Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Alokasi Anggaran dan Kapasitas Ekonomi
(Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat)
DOI:
https://doi.org/10.30603/ab.v20i1.4719Kata Kunci:
Fiscal decentralization, Budget governance, Budget allocation, economic capacity, community welfareAbstrak
The implementation of a particular government service or function is no longer dominated by one party (namely the government). This means that the partnership and cooperation process must be further encouraged by reducing the role of government on the one hand, and strengthening the role of the private sector and society on the other hand. The aim of this research is to determine the influence of fiscal decentralization, budget allocation, economic capacity on community welfare, determine the influence of fiscal decentralization on community welfare through budget allocation and economic capacity, determine the influence of budget governance on community welfare through budget allocation and economic capacity in Sulawesi Province West. This research uses a quantitative approach, with a case study of local governments in the West Sulawesi Province which includes six districts. The data collection technique is carried out by document study, using secondary data originating from related agencies or from websites through internet browsing and other documentation. The data analysis technique uses SmartPLS analysis. The findings show that fiscal decentralization has a negative impact on community welfare. Budget governance has a negative influence on community welfare. Budget allocation can influence an increase in community welfare. Economic capacity can improve community welfare. Budget allocation can mediate the effect of fiscal decentralization on community welfare. Economic capacity can mediate the effect of fiscal decentralization on community welfare. Budget allocation cannot mediate the influence of budget governance on community welfare, while economic capacity can mediate the influence of budget governance on community welfare, especially in West Sulawesi Province.
Referensi
Akai, N. S., & Sakata, M. (2002). Desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi: bukti dari data cross-section tingkat negara bagian untuk Amerika Serikat. Jurnal Ekonomi Perkotaan, 40(4), 987–1007.
Alam, K. Z. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerin-tah Daerah dan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Kesejahte-raan Masyarakat Studi pada Kabupa-ten dan Kota di Wila-yah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Semarang.
Amrullah, R. (2022). Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Anggaran Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Se-Kabupaten Di Pulau Madura. Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE), 6(1), 90–98.
Anisya Ayu, L., Rahayu, S., & Junaidi. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Eko-nomi dengan Alokasi Belanja modal sebagai Intervening. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi, 5(1), 31–44.
Bahl, R. (2008). Pilar desentralisasi fiskal. Kertas Kerja CAF No 2008/07, Universitas Negeri Georgia, Atlanta, GA.
Basri, F., & Munandar, H. (2009). Lanskap Ekonomi Indonesia. Jakarta : Prenada Media Group.
Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. Law Reform, 15(1).
Cruz, S. (2015). Masa depan alternatif tata kelola global: skenario dan perspektif dari Selatan global,Tinjauan ke masa depan. Jurnal Ilmu Bisnis, 17(2), 125–142.
Djuitaningsih, T., & Oktafani, M. (2011). Hubungan Penerapan PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
Husen, sri rahayu, Bidullah, T., & Zakaria, S. (2023). Pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa bongganan. Jurnal Ilmiah Produktif, 11(1), 1–6.
Inditiyani, A., & Prasetyo, N. (2022). Pengaruh Alokasi Anggaran Dana Desa (DD) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 1(1), 15–23. https://doi.org/e- ISSN 2829-9051
Isdijoso, B., & Wibowo, T. (2012). Analisis kebijakan fiskal pada era otonomi daerah, studi kasus: sektor pendidikan di Kota Surakarta. Kajian Ekonomi Dan Keuangan, 1(6), 22–56.
Kalnadi, D. (2013). Pengukuran Penerimaan dan Penggunaan Teknologi Pada UMKM Dengan Menggunakan Metode UTAUT. Universitas Lampung.
Kuncoro, M. (2044). Pengaruh transfer antar pemerintah pada kinerja fiskal pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 9(1), 47–63.
L Anisya Ayu, Rahayu, & Junaidi. (2020). Pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan alokasi belanja modal sebagai variabel intervening. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi, 5(1), 31–44.
Mourmouras, A., & Rangazas, P. (2009). Kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi. Dinamika Makroekonomi, 13(4), 450–476.
Oates, W. (1972). Fiscal federalims. New York: Harcourt Brace.
Oates, W. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. National Tax Journal, 46(2), 237–243.
Oates, W. (1999). An Essay on fiscal federalism. Journal of Economic Literature, 37(3), 1120–1149.
Omolehinwa, E. . (2012). Akuntansi Uang Rakyat, di dalamSeri Kuliah Perdana University of Lagos 2012. Pers Universitas Lagos, Lagos, 2012.
Permana, A., Rustamunadi, R., & Sunardi, D. (2019). Pengaruh Pengeluaran Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Banten Periode 2012-2016. Tazkiya, 20(01), 01–21.
Pranata, A. (2011). Mengurai Model Kesejahteraan Petani.
Purbadharmaja, M. A. (2017). The implications of fiscal decentralization and budget governance on economic capacity and community welfare. Foresight.
Putra, F. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, Dan Sisa Lebih Pembiayaaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2014). Jurnal Universitas Negeri Padang.
Sabilla, J. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 15(1), 12–22.
Saputra, B. (2013). Pengaruh Desentra-lisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekono-mi dan kesejahteraan masyarakat. Jurnal Borneo Administrator, 9(1).
Saputra, B., & Mahmudi. (2012). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. JAAI, 16(2), 185–199.
Sari, Catur Nanda Puspita Sari, Jumiati, A., & Muslihatiningsih, F. (2019). Analisis pengaruh inflasi dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di pulau jawa 2006-2016. Jurnal Ekonomi Equilibirium, 3(1), 45–60.
Sasana, H. (2009). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesenjangan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 4(7), 1–21.
Seo, J. (2009). Strategi pembangunan nasional yang seimbang: pembangunan kota inovasi di Korea. Kebijakan Penggunaan Lahan, 26(3), 649–661.
Suprayitno, B., Mustofa, Suyanto, Kusumawardhani, N., Rohman, A. F., & Suryawardhana, S. (2020). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia. Laporan Penelitian Research Group.
Syukriy, A., & Halim, A. (2006). Studi belanja modal pada anggaran pemerintah daerah atas dengan belanja pemerintah dan sumber pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2(2).
Tadjoeddin. (2001). Aspirasi Terhadap Ketidakmerataan: Disparitas Regional dan Konflik Vertikal di Indonesia. Working Paper: 01/01-1, United Nation Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR), Jakarta.
United Nations Development Programme (1995) Human Development Report 1995, Published for United Nations Development Programme. New York: Oxford University Press.
Utomo, S. (2009). Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Efisiensi Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 1, No. 2, 89-98.
Thornton, J. (2007). Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi dipertimbangkan kembali. Jurnal Ekonomi Perkotaan, 61(1), 64–70.
Wibowo, P. (2008). Mencermati dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Jurnal Keuangan Publik, 5(1), 55–83.
Willy, A., & Jogiyanto. (2015). Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis (Pertama). Yogyakarta: Andi.
World Bank. (2013). World Development Report 2013: Jobs. Diakses dari: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11843.
Yuliani, T. (2014). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Kalimantan Timur. Journal of Economics and Policy, 45-53.
Zulkhibri, M., Naiya, I. dan Ghazal, R. (2015), “Perubahan struktural dan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang terpilih”,Jurnal Internasional Masalah Pembangunan,Jil. 14 Nomor 2.
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2024 Hardianto Hardianto, Tubagus Ismail, Muhtar Sapiri
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
