Kedudukan Badan Keamanan Laut dalam Penegakan Hukum di Laut

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu melakukan study kepustakaan terhadap dokumen dokumen hukum Pendekatan yang digunakan adalah; pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Sumber bahan hukum adalah perundang-undangan, konvensi internasional, regulasi nasional, literatur hukum, jurnal jurnal dan bahan-bahan dari internet. Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder  sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan Bakamla dengan sesama penegak hukum dilaut adalah sebagai koordinator tetapi tidak menghilangkan kewenangan penegak hukum lainnya. Bakamla hadir menggantikan fungsi Bakorkamla yang sebelumnya dinilai gagal dalam mensinergikan penegakan hukum di laut. Sedangkan Kewenangan Bakamla adalah; melakukan pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa kapal dan menyerahkan ke instansi terkait. Kewenangan tersebut  adalah kewenangan yang sering dijumpai dalam proses penyelidikan, namun Bakamla sebagai penegak hukum di laut, tidak diberikan kewenangan melakukan penyidikan. Kewenangan Bakamla sebagai penyidik masih menunggu Omnibus Law Keamanan Laut yang saat ini masih dibahas di DPR.