The Indonesian Clerics Council (MUI) and The Issue of The Freedom of Religion in The Case of Ahmadiyah

Abstrak

Republik Indonesia didirikan berdasarkan dasar negara Pancasila. Sejalan dengan itu, negara memfasilitasi pendirian kementerian agama, yaitu sebuah institusi yang sering melanggar pinsip kebebasan beragama. Sebagai contoh, MUI, yang didirikan di bawah naungan kementerian agama, menuduh Ahmadiyah, salah satu aliran dalam Islam, telah melakukan penistaan agama. Sebenarnya, model negara Pancasila tidak bermasalah bila negara secara konsisten menerapkan pemisahan kekuasaan antara urusan  publik  dan urusan  privat. Dalam hal ini organisasi-organisasi keagamaan, seperti Ahmadiyah dan MUI, memainkan peran sebagai unsur  civil society, dalam arti menjadi penyeimbang bagi negara, demi terciptanya masyarakat yang demokratis. Oleh karena itu, MUI, tidak menilai orang berdasarkan keyakinannya, karena. al-Qur’an mengakui keberadaan beberapa agama dan aliran-alirannya.  MUI perlu menilainya berdasarkan teori denominasi karya  Richard Niebuhr. MUI juga perlu memposisikan diri sebagai bagian dari civil society, mengkritisi penguasa yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan.