Implikasi Kekuasaan terhadap Konstitusi dan Pilkada di Era Otonomi Daerah

Abstrak

Tulisan  ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh dampak dan implikasi kekuasaan dalam implementasi otonomi daerah. Studi ini menganalisa perubahan konstitusi dan Pilkada sebagai wujud prinsip pemerintahan yang baik. Hasil studi menunjukkan bahwa implikasi dan dampak kekusaan dalam pilkada langsung memberi nuansa seringnya melanggar konstitusi. Begitu pula kecenderungan penafsirkan aturan sesuai kehendak penguasa daerah. Sehingga berdampak pada timbulnya konflik horisontal masyarakat. Demikian pula timbulnya konflik kepentingan semakin banyak yang muncul, juga memberi pekerjaan ekstra Mahkamah Konstitusi (MK) agar sesuai dengan konstitusi. Hal ini diperparah oleh elit politik yang menjadikan politik sebagai sarana untuk merebut kekuasaan sehingga sering substansi politik melenceng dari nilai sejatinya. Dan studi ini menunjukkan bahwa hasil pilkada tidak maksimal dan menjadikan pemimpin lokal menampakkan perilaku yang tidak berpihak kepada masyarakat dengan tumbuh suburnya korupsi. Artikel ini menyarankan upaya serius untuk menanganinya dengan memberikan pendidikan karakter bagi para pemimpin daerah yang bernuansa pada nilai religius dan kearifan lokal.