Diskriminasi Muslim dalam Birokrasi Studi pada Pemerintahan Kota Jayapura

Abstrak

Artikel ini menjelaskan mengenai diskriminasi Muslim Papua dalam birokrasi pemerintahan di Kota Jayapura Papua. Dalam praktik birokrasi khususnya penentuan pejabat, Muslim Papua tidak dilibatkan, meskipun mereka merupakan penduduk asli Papua. Kondisi memberikan penjelasan bahwa terdapat persoalan yang mengiringi perjalanan Muslim di Jayapura. Studi ini menemukan bahwa dari keseluruhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berjumlah 43, sebanyak 5 dipimpin oleh Muslim, sedangkan yang lain dipimpin oleh non-Muslim. Hal ini sangat tidak sebanding dengan komposisi penduduk di daerah ini yang memiliki perimbangan 45 % Protestan dan 41 % Muslim. Tulisan ini menegaskan tiga hal penting, pertama, otonomi khusus bagi Papua tidak hanya berdampak pada bagaimana sentimen kedaerahan semakin menguat, tetapi juga memberikan dampak pada perlakuan terhadap kelompok tertentu, khususnya Muslim. Kedua, penentuan jabatan di lingkungan pemerintahan sangat kuat dipengaruhi oleh kesamaan identitas primordial khususnya etnis dan agama. Ketiga, dari beberapa jabatan yang jabat oleh Muslim, tidak ada satu pun dari mereka yang berasal dari orang Papua Muslim.