Penundaan Pelaksanaan Hak Suami Istri Pasca Akad Dalam Kawing Soro’ Pada Masyarakat Bugis Wajo Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Abstrak

Praktik kawing soro’ merupakan bagian dari adat perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yaitu pelaksanaan akad nikah yang didahulukan sebelum resepsi adat dilangsungkan. Akibatnya, terjadi penundaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasca-akad, seperti larangan tinggal serumah, larangan berhubungan badan, serta pembatasan interaksi fisik hingga acara resepsi adat selesai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola penundaan hak suami istri dalam kawing soro’, sekaligus menganalisisnya melalui perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis hukum Islam melalui wawancara tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku adat, pasangan pengantin, serta telaah literatur relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitik untuk mengaitkan temuan empiris dengan norma hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan hak suami istri dalam kawing soro’ tidak semata-mata berlandaskan pada nilai siri’ (kehormatan keluarga), tetapi juga dipengaruhi oleh mitos kawin kembar yang diyakini membawa kesialan bagi keluarga jika hubungan suami istri dilakukan sebelum pesta adat selesai, serta pertimbangan status sosial dan kesiapan ekonomi keluarga mempelai. Namun, dalam hukum Islam, akad nikah yang sah langsung memberikan hak hubungan suami istri tanpa adanya kewajiban menunggu resepsi. Dengan demikian, praktik kawing soro’ lebih kuat berpijak pada adat dan kepercayaan lokal dibandingkan ketentuan fikih. Temuan ini memperlihatkan adanya ketegangan normatif antara adat dan syariat, sehingga diperlukan edukasi kultural yang lebih berimbang agar penghormatan adat dapat berjalan seiring dengan pemenuhan hak suami istri sesuai prinsip hukum Islam.