Kebijakan Pendidikan dalam Bingkai Guru dan Dosen: Analisis Peningkatan Kompetensi dan Beban Administratif

Abstrak

Kebijakan pendidikan di Indonesia menempatkan guru dan dosen sebagai komponen utama dalam transformasi pendidikan nasional. Namun, implementasinya masih menunjukkan paradoks antara upaya peningkatan kompetensi profesional dan beban administratif yang berlebihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika kebijakan pendidikan nasional dalam menemukan keseimbangan antara profesionalisme dan tuntutan birokrasi di kalangan tenaga pendidik.Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis kebijakan publik model George C. Edwards III, penelitian ini menyoroti empat variabel utama dalam implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan kompetensi seperti sertifikasi, pelatihan berkelanjutan, dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pedagogik, tetapi belum diimbangi dengan sistem administrasi yang efisien.

Beban laporan dan birokrasi yang tinggi menyebabkan distorsi kebijakan berupa overload administratif yang menggeser fokus guru dan dosen dari tugas utama mendidik, meneliti, dan mengabdi. Kondisi ini berdampak pada menurunnya efektivitas kerja serta kesejahteraan psikososial pendidik. Oleh karena itu, diperlukan restrukturisasi kebijakan pendidikan melalui digitalisasi administrasi, penyederhanaan pelaporan, serta pemberian otonomi kelembagaan agar kebijakan pendidikan lebih berorientasi pada performance outcome dan kesejahteraan akademik. Dengan reformasi kebijakan yang humanistik dan adaptif, keseimbangan antara profesionalisme dan efisiensi administratif diharapkan dapat terwujud secara berkelanjutan.